Kapolda Minta Pakde Karwo Larang HTI Masuk Jatim

Admin
Admin,
Senin, 14/11/2016 09:28 WIB


Kapolda Minta Pakde Karwo Larang HTI Masuk Jatim
Om Kumis - Kapolda Jawa Timur Inspektur Jenderal Anton Setiadji meminta Gubernur Soekarwo membuat peraturan daerah yang melarang keberadaan Hizbut Tahrir Indonesia. Seperti diberitakan Antara, Anton menilai HTI adalah ormas yang tidak mengakui Pancasila sebagai dasar negara.

Pembuatan Perda itu dinilai juga sebagai langkah antisipatif terhadap konflik sosial yang mungkin terjadi. Pasalnya selama ini benih konflik sosial yang melibatkan HTI sudah mulai ada.
Misalnya penolakan pada penyelenggaraan Muktamar HTI di Jombang dan penolakan kelompok masyarakat terhadap HTI di Kabupaten Kediri.

Anton berharap Jawa Timur menjadi pionir dalam pembuatan payung hukum untuk mencegah konflik sosial. “Karena itu kami minta Gubernur untuk segera menerbitkan peraturan daerah (perda) yang sudah disepakati tim bersama dari pemerintah, polda, kejaksaan (Tim Pencegahan Konflik Sosial). Kami ingin Jatim yang mengawali," kata Anton.

Sementara itu, juru bicara HTI Jawa Timur Rif'an Wahyudi berharap diajak bicara oleh Pemprov sebelum perda pelarangan HTI keluar.

"Kami minta dipanggil dulu, dimana pelanggaran kami, ideologi kami yang mana yang bertentangan dengan Pancasila," kata Rif'an.

Soal pendirian khilafah atau negara Islam di Indonesia, menurutnya itu hanya sebuah tawaran saat banyak permasalahan yang dihadapi Indonesia saat ini belum ditemukan solusinya.
Selama ini HTI menurut Rif'an juga tidak pernah membahas secara khusus soal pancasila, baik melalui buku maupun pembahasan langsung. Karena itu ia merasa aneh saat tiba-tiba ada yang menuding bahwa HTI antipancasila.

"Anggapan bahwa kami anti Pancasila itu politis, sebab koruptor tidak disebut anti Pancasila, penjual kekayaan alam seperti Freeport tidak juga disebut anti Pancasila," katanya.