Reklamasi Pulau G: Disetop Rizal Ramli, Dilanjutkan Luhut Pandjaitan

Admin
Admin,
Selasa, 15/11/2016 00:26 WIB


Reklamasi Pulau G: Disetop Rizal Ramli, Dilanjutkan Luhut Pandjaitan
Om Kumis - Keputusan mengejutkan disampaikan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Setelah menggelar rapat dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Luhut memutuskan bahwa reklamasi Pulau G akan dilanjutkan.

Keputusan ini tentu bertolak belakang dengan pendahulunya, Rizal Ramli yang memutuskan untuk menghentikan reklamasi di Teluk Jakarta itu.

Luhut beralasan, pembangunan Pulau G akan dilanjutkan karena aspek-aspek teknis khususnya lingkungan hidup akan diselesaikan secara bertahap.

Luhut berkata, aspek lingkungan hidup menjadi tugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mengawasi pengembang.

Sementara aspek masyarakat nelayan menurut Luhut juga menjadi perhatian utama dilanjutkannya proyek ini. Dia menegaskan masyarakat pesisir Teluk Jakarta dipastikan mendapatkan hak yang lebih baik.
?”Para nelayan harus mendapat yang lebih baik dari sekarang, itu perintah untuk Gubernur yang harus ditindaklanjuti," kata Luhut.

Dulu Rizal Ramli saat masih menjabat menteri menghentikan reklamasi Pulau G karena ada beberapa pelanggaran.

Rizal menyebut pelanggaran ringan yang terjadi adalah permasalahan administrasi seperti kurangnya surat-surat dan perijinan. Pada tahap ini pemerintah masih memberikan kesempatan kepada pengembang yang melanggar.

Sementara untuk pelanggaran sedang yang dilakukan adalah masih adanya pelanggaran sengketa luas wilayah. Misalnya membangun bangunan baru di atas kanal pembatas yang tidak semestinya.

Bangunan itu menutup akses nelayan ke Muara Angke dan juga menutup akses saluran banjir menuju laut lepas.

Selain itu, pembangunan pulau itu berada di kawasan strategis terlarang, yakni berada di radius 500 meter dari jalur pipa gas laut PLN. Hal itu menimbulkan gangguan operasional pipa gas sebagai infrastruktur strategis nasional.

Kredit Foto : Newsbisnis.com

Sejumlah pihak mengecam keputusan Luhut itu. Luhut dinilai melanggar keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang meminta reklamasi pulau itu dihentikan sementara.